KATEGORI: EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH

SAMARINDA - Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp12 triliun lebih. Kondisi APBD tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami penurunan. "Namun, jika dana APBD dibagi habis dengan jumlah pend....

SAMARINDA - Dinilai memiliki potensi sumber kelapa sawit yang besar di Indonesia, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi meminta agar dana bagi hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) bisa masuk dalam Undang-Undang (UU) Perkelapasawitan bahkan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Pasalnya s....

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi memohon agar Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa meningkatkan lagi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kaltim agar ditingkatkan. Hadi Mulyadi mengatakan tahun ini pusat memang memberikan DBH, DAU d....

SAMARINDA - Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak, Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bankaltimtara terkait penyediaan  alat monitoring transaksi usaha secara online (tapping box). Wakil Gubernur Kaltim ....

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berkeyakinan surat akan ditanggapi atau direspon pemerintah pusat. Surat tersebut terkait pembatasan produksi batu bara di Kaltim tahun 2019 yang hanya maksimal 32 juta metrik ton o....

SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Diantaranya, instansi itu melakukan terobosan dan inovasi guna mempermudah pembayaran pajak melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). "Simpator....

SAMARINDA - Pemprov Kaltim menuntut agar pemerintah pusat bisa lebih adil dalam memberikan dana perimbangan kepada daerah penghasil seperti Kaltim. Dikarenakan, Benua Etam sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara selama ini merasa tidak mendapat pembagian yang adil. "Wajar jika tun....