KATEGORI: PELATIHAN, KEPEGAWAIAN

SAMARINDA – Setelah menjalani pelatihan selama tiga bulan maka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan VI Lembaga Administrasi Negara (LAN) ditutup dan salah satu pejabat Kaltim masuk lima besar peserta terbaik yakni Karo Infrastruktur dan SDA Lisa Hasliana. Menurut Pj Sekretaris Provinsi Kaltim Dr Hj Meiliana, setelah mengikuti pelatihan maka pejabat selaku aparatur sipil negara sudah memiliki predikat pemimpin perubahan. &l....

  SAMARINDA -  Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat II untuk Angkatan V Tahun 2018. Diklat digagas guna meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengelola perubahan di masing-masing level kepemimpinan. Hal itu dikemukakan Kepala PKP2A III LAN Samarind....

  SAMARINDA-Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap negara, di samping juga sebagai dorongan atau motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan kenaikan pangkat yang diberikan pemerintah kepada PNS sebanarya bukan hak, tetapi itu sebagai pengha....

  SAMARINDA - Mewujudkan Bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian seperti cita-cita Trisakti, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK),  Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) terus ditumbuhkan. Gerakan ini untuk menumbuhkan integritas, etos kerja dan semangat gotong royong di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini pun disambut baik Pemprov Kaltim dengan menggandeng Yayasan Emotional Spiritual....

BALIKPAPAN – Jajaran pemerintah daerah, perlu membuat aturan terkait soal tata kelola gratifikasi secara transparan dan akuntabel, untuk mendorong sistem  pencegahan korupsi. Karena itu kepala daerah, mulai bupati/walikota hingga gubernur diminta untuk membuat aturan  tersebut. Hal itu disampaikan Group Head IV Kedeputian Pencegahan, Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sugiarto ketika memberikan arahan kepada peserta workshop pe....

BALIKPAPAN - Membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperlukan komitmen dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah. Khususnya terkait dengan gratifikasi. Mengendalikan tindakan tersebut, pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Pemprov Kaltim telah membentuk yang diketuai Sekprov Kaltim, beranggotakan unsur Inspektorat Wilayah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Hukum Setprov Kaltim. ....

SAMARINDA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim memastikan Sistem Absensi Online (SAO) sudah bisa diterapkan di seluruh dinas/badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemprov Kaltim tahun ini.   Keyakinan tersebut disampaikan Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor usai membuka Pelatihan Pengelola/Operator Sistem Absensi Online di Lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (18/7) di aula BKD Kaltim. Robby mengungkapkan, saat ini SAO sudah t....