13 Agustus 2018 Jam 17:16:46   Humas Prov. Kaltim   Pelatihan, Kepegawaian   712 kali

SAMARINDA – Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Reform Leader Academy (RLA/Kepemimpinan Reformasi Birokrasi) sangat strategis guna melahirkan agen perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya, Pemerintah Provinsi Kaltim sangat berharap melalui Diklat RLA ini akan mampu membentuk p....

09 Juli 2018 Jam 20:34:29   Humas Prov. Kaltim   Pelatihan, Kepegawaian   703 kali

SAMARINDA – Setelah menjalani pelatihan selama tiga bulan maka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan VI Lembaga Administrasi Negara (LAN) ditutup dan salah satu pejabat Kaltim masuk lima besar peserta terbaik yakni Karo Infrastruktur dan SDA Lisa Hasliana. Menurut Pj Sekretaris Provinsi Kal....

07 Maret 2018 Jam 19:56:30   Humas Prov. Kaltim   Pelatihan, Kepegawaian   556 kali

  SAMARINDA -  Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat II untuk Angkatan V Tahun 2018. Diklat digagas guna meningkatkan kompetensi a....

31 Agustus 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pelatihan, Kepegawaian   4835 kali

  SAMARINDA-Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap negara, di samping juga sebagai dorongan atau motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Kepala Badan Ke....

25 Agustus 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pelatihan, Kepegawaian   540 kali

  SAMARINDA - Mewujudkan Bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian seperti cita-cita Trisakti, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK),  Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) terus ditumbuhkan. Gerakan ini untuk menumbuhka....

10 Agustus 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pelatihan, Kepegawaian   526 kali

BALIKPAPAN – Jajaran pemerintah daerah, perlu membuat aturan terkait soal tata kelola gratifikasi secara transparan dan akuntabel, untuk mendorong sistem  pencegahan korupsi. Karena itu kepala daerah, mulai bupati/walikota hingga gubernur diminta untuk membuat aturan  ter....

10 Agustus 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pelatihan, Kepegawaian   487 kali

BALIKPAPAN - Membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperlukan komitmen dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah. Khususnya terkait dengan gratifikasi. Mengendalikan tindakan tersebut, pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). ....